Ternyata Badan Air Surabaya-Sidoarjo Memiliki Hak Guna Usaha, Berikut Penjelasan Lengkapnya

Kami telah menemukan bahwa badan air Surabaya-Sidoarjo memiliki status HGB yang mencakup area seluas 656 hektar, memicu debat hukum dan lingkungan yang penting. Area tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan lokal, menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahannya. Nelayan lokal khawatir tentang dampak potensial terhadap mata pencaharian dan ekosistem mereka. Pejabat telah menyatakan bahwa penerbitan HGB di area laut dilarang, menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan tanah. Untuk mengambil keputusan yang tepat tentang pembangunan berkelanjutan, kita harus melibatkan masyarakat yang terdampak dan pemangku kepentingan. Jelajahi lebih lanjut untuk memahami implikasi ini bagi lingkungan dan tata kelola lokal.

Penemuan Area HGB

Saat kita mengeksplorasi area Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Surabaya-Sidoarjo, penting untuk mencatat temuan signifikan yang muncul dari penyelidikan ini.

Kami mengidentifikasi total 656 hektar yang diklasifikasikan sebagai HGB, dikonfirmasi melalui aplikasi Bhumi dan Google Earth. Koordinat spesifik menandai area ini, yang menimbulkan pertanyaan menarik tentang karakteristik dan dampak lingkungannya.

Area HGB, yang terletak di lingkungan laut, menghadirkan tantangan unik. Saat kita mempertimbangkan implikasinya, kita harus mengakui keseimbangan halus antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Penemuan yang diinisiasi oleh Thanthowy Syamsuddin, seorang dosen dari Universitas Airlangga, didorong oleh laporan kasus HGB serupa di Tangerang, yang menyoroti pola yang lebih luas dalam hak penggunaan tanah.

Minat publik telah meningkat, dengan lebih dari 227,000 tayangan pada sebuah postingan media sosial yang viral yang mendetailkan temuan kami. Tingkat keterlibatan ini menekankan pentingnya memahami dampak lingkungan yang terkait dengan klasifikasi HGB.

Saat kita melanjutkan, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana temuan ini mempengaruhi ekosistem lokal dan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah Surabaya-Sidoarjo.

Implikasi Hukum dan Regulasi

Penemuan 656 hektar Hak Guna Bangunan (HGB) di perairan Surabaya-Sidoarjo menimbulkan tantangan hukum dan regulasi yang signifikan yang tidak dapat diabaikan.

Pertama-tama, situasi ini menimbulkan dampak hukum serius karena potensi pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013, yang melarang penggunaan lahan di area laut. Selain itu, status HGB bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 10/2023, yang ditujukan untuk perikanan, sehingga mempersulit setiap upaya pengembangan komersial atau residensial.

Kita juga harus mempertimbangkan deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa sertifikat HGB yang dikeluarkan di atas area laut adalah ilegal menurut regulasi yang ada, terutama PP 18, yang membatalkan sertifikasi di bawah air.

Karena HGB yang teridentifikasi berada dalam yurisdiksi Sidoarjo, kita menghadapi tugas kritis untuk pemetaan geografis dan administratif yang akurat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan tanah, terutama saat mereka berusaha untuk memperjelas hubungan antara klaim nelayan lokal dan kepemilikan HGB.

Pada akhirnya, situasi ini memerlukan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum yang ada untuk menavigasi kompleksitas yang akan datang.

Respon Komunitas dan Pemerintah

Reaksi komunitas terhadap penemuan 656 hektar Hak Guna Bangunan (HGB) di perairan Surabaya-Sidoarjo telah ditandai oleh campuran kekhawatiran dan tuntutan akan pertanggungjawaban.

Seiring berlangsungnya diskusi, kita tidak bisa mengabaikan kekhawatiran mengenai hak atas tanah dan implikasi lingkungan dari alokasi besar seperti itu. Nelayan lokal, khususnya, menyuarakan kecemasan mereka tentang bagaimana HGB mungkin membahayakan mata pencaharian mereka dan ekosistem pesisir.

Dari pihak pemerintah, Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono telah menyatakan bahwa penerbitan HGB di area laut adalah tidak diperbolehkan, menekankan bahwa otoritas lokal bertugas mengelola ruang-ruang ini untuk tujuan industri dan keanekaragaman hayati.

Walikota Eri Cahyadi lebih lanjut menjelaskan bahwa area HGB berada di bawah yurisdiksi Sidoarjo, bukan Surabaya, dan menegaskan kembali komitmen kota dalam melestarikan ruang terbuka hijau.

Namun, ada kebutuhan mendesak akan transparansi tentang kepemilikan HGB dan pengelolaan tanah, karena aplikasi Bhumi saat ini kekurangan informasi penting tentang pemilik sebenarnya.

Seruan komunitas untuk pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah menyoroti keinginan kolektif kita untuk pengelolaan sumber daya maritim dan hak tanah yang bertanggung jawab.